DIKSI.CO, SAMARINDA - Selasa (10/6/2025) siang tadi, kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada, Samarinda kembali digeruduk aliansi mahasiswa.
Puluhan mahasiswa di Samarinda yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Kalimantan Timur Melawan Diam dengan penuh semangat menuntut perubahan dan janji politik Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud-Seno Aji.
Dengan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian dan Satpol-PP, mahasiswa ini dengan lantang meneriakan catatan 100 hari kerja Rudy-Seno yang dinilai belum memberi dampak signifikan bagi masyarakat di Kaltim.
“Kami Gerakan Kalimantan Timur Melawan Diam datang dan menyuarakan 100 hari catatan kerja Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Selama menjabat, tidak ada perubahan yang terasa seperti yang pernah dijanjikan,” seru salah satu demonstran.
Bahkan, lanjut massa aksi, di 100 hari kepemimpinan Rudy-Seno sejumlah permasalahan menjadi semakin kacau.
Semisal krisis BBM yang tak kunjung diselesaikan, janji program prioritas yang tinggal poster kampanye, hingga lingkungan hidup yang terus rusak karena buruknya tata kelola ruang.
“Alih-alih menjadi pemimpin yang hadir di tengah rakyat, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim justru hadir sebagai simbol diam. Diam melihat kelangkaan energi, diam menghadapi kekerasan terhadap rakyat, diam di balik runtuhnya ruang hidup, diam saat masyarakat menderita banjir dan longsor setiap tahun,” tegasnya.
Dari sejumlah persoalan, aliansi mahasiswa ini lantas memberikan empat poin tuntutan yang diharap bisa dengan cepat direspon oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Khususnya di bawah kepemimpinan Rudy-Seno.
“Pertama, realisasikan 8 program prioritas Rudy-Seno dan evaluasi transparansi program yang berjalan. Kedua, tindak tegas pertamina karena kelangkaan dan kerusakan BBM. Tiga, segera dorong perbaikan tata kelola ruang dan RTH di seluruh kabupaten/kota. Empat, tindak tegas kasus premanisme dan kekerasan di Kaltim,” terang massa aksi.
Merespon tuntutan massa aksi, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan kalau seluruh keresahan yang disampaikan, termasuk poin tuntutan sejatinya sedang diproses oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
Sebab, beberapa waktu sebelumnya juga sudah berulang aksi serupa dilakukan oleh mahasiswa lainnya.
“Semua sudah kita tampung tuntutannya. Karena ini bukan yang pertama, dari aksi sebelum-sebelumnya juga konteksnya semua sama, dan itu sudah kami catat dan sedang kami tindaklanjuti,” jawab Sri Wahyuni.
Sementara menjawab tuntutan terkait 8 program prioritas Rudy-Seno, seperti Gratispoll dan Josspoll. Sri Wahyuni menjawab kalau hal itu memerlukan waktu.
“Kalau pendidikan dan kesehatan gratis itu perlu waktu dan sekarang sedang berproses. Tahun depan akan berjalan penuh. Kalau masalah BBM dan Pertamina sudah kita bersurat. Tapi belum ada respon lanjutan sampai saat ini,” jawabnya.
Merespon jawaban Sekda Provinsi Kaltim, Akmal selaku Humas Gerakan Kalimantan Timur Melawan Diam mengaku sedikit kecewa.
Sebab jawaban yang diberikan pemerintah terkesan normatif dan bermain aman untuk merespon kondisi masyarakat tak merasakan perubahan sesuai janji Rudy-Seno.
“Sampai saat ini kami belum menemukan jawaban yang konkret. Kami menilai bahwa pemerintah berlindung dari bahasa yang terlalu administratif. Karena ketika pemerintah berbicara tentang hal positif, seperti kekayaan daerah, itu selalu mengklaim kelembagaan. Tapi ketika terjadi masalah itu seperti ada pengkotak-kotakan lembaga dan terhalang kewenangan,” tegas Akmal.
Meski mengaku belum mendapatkan tanggapan yang memuaskan, namun Akmal bersama puluhan peserta aksi masih akan terus mengawal langkah-langkah strategis Pemprov Kaltim.
Utamanya untuk merealisasikan persoalan, mempercepat pembangunan hingga menyelesaikan masalah ekologis ruang terbuka hijau.
“Kami akan terus memantau bagaimana terkait tuntutan kami, apabila tuntutan kami tidak direspon dengan baik, maka teman-teman di sini semua juga kembali berkomitmen untuk kembali turun ke jalan menyuarakan aspirasi kembali,” pungkasnya. (*)
