DIKSI.CO, SAMARINDA - 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud-Seno Aji mendapatkan rapor merah dari Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.
Sebab, kinerja Rudy-Seno dinilai belum memuaskan dan memberi perubahan nyata bagi masyarakat Kaltim.
Kritikan itu disampaikan langsung oleh mahasiswa, melalui aksi di depan kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Rabu (4/6/2025) sore tadi.
Pada aksi itu, Presiden BEMKM Unmul, M Ilham Maulana menegaskan ada lima tuntutan yang diinginkan.
1. Segera realisasikan 8 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, serta evaluasi program yang sedang berjalan.
2. Hentikan pertambangan ilegal di Kalimantan Timur.
3. Menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengaudit CSR pertambangan yang ada di Kalimantan Timur.
4. Menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera memperbaiki tata kelola lingkungan hidup di Kalimantan Timur.
5. Menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengakui dan memenuhi hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Timur.
"Hari ini masih 100 hari, kita masih memberi peringatan keras agar kedepan lebih baik bagi Kaltim. Untuk nilai kerja di 100 hari ini. Ketiak dikatakan dari angka 1 sampai 100, kita hanya bisa berikan nilai angka 3. Kenapa? Dari janji-janji ini belum selesai, terkait kondisi dan visi misi Kaltim harus sesuai," tegas Maulana.
Lanjut Maulana, kalau aksi saat ini sejatinya dilakukan oleh aliansi mahasiswa Kaltim menggugat, yang terdiri beberapa gabungan elemen mahasiswa.
Janji politik Rudy-Seno tentu menjadi hal yang paling disorot. Utamanya terkait lingkungan, degradasi hutan hingga ruang hidup masyarakat adat.
"Sampai hari ini, kami menganggap ada beberapa catatan nilai penting yang harus dievaluasi total. Tidak hanya tentang program, tetapi bagaimana secara ekologis Kaltim harus tetap terjaga. Mulai dari lingkungan, kemudian ruang hidup masyarakat adat yang hari ini masih kita perjuangkan," tambahnya.
Aksi puluhan mahasiswa ini pun dengan cepat direspon Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji yang bergegas melakukan mediasi.
Di depan para pengunjuk rasa, Seno menjawab seluruh tuntutan. Utamanya tentang realisasi janji politik untuk membangun Kaltim yang lebih baik.
"Tentu ini menjadi tanggungjawab kita, walaupun tanpa demo pun kita akan selalu menyuarakan ke pusat. Yang Pertama, merealisasikan program prioritas, syukur Alhamdulillah saat ini kita juga menyelesaikan semua dasar hukumnya, dan mulai bulan Juli program pendidikan gratis akan diluncurkan untuk anak-anak semester satu," jawab Seno.
Tak hanya itu, Seno bahkan juga memaparkan beberapa hal lain yang akan direalisasi. Tepatnya pada Januari-Februari 2026, yang akan merealisasikan pendidikan gratis bagi mahasiswa semester dua hingga delapan.
"Kemudian yang kedua, kita akan menghentikan pertambangan ilegal, ini adalah hal yang penting yang sudah menahun yang ada di Kaltim. Dan sudah ada beberapa laporan yang masuk pada saat 100 hari kerja kami. Dari 8 laporan, sudah ditindaklanjuti," tambahnya.
Yang ketiga, lanjut Seno, pemerintah akan terus berkomitmen menagih janji CSR dunia pertambangan. Bahkan akan ditingkatkan hingga nilainya menyentuh angka satu triliun rupiah.
"Fungsinya untuk apa? Untuk memperbaiki sekolah-sekolah, untuk memperbaiki universitas universitas yang fisiknya tidak bagus dan juga untuk memberi insentif guru dan insentif dosen," jawabnya.
Yang keempat, Seno menegaskan kalau di era kepemimpinannya bersama Gubernur Rudy Mas'ud juga akan memperbaiki tata kelola lingkungan hidup. Terakhir, pemerintah juga akan menuntut masyarakat Kaltim mengakui dan memenuhi hak masyarakat adat.
"Saya selalu Wakil Gubernur mewakili Gubernur Kaltim, kita akan bersama-sama untuk selalu mengedepankan hal-hal positif supaya Kaltim bisa lebih baik lagi dan bisa membuat sumber daya manusia Kaltim yang unggul dan sejantera," tandasnya. (tim redaksi)
