Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
Selengkapnya
Pemkot Samarinda beberapa waktu lalu telah mengesahkan Ranperda RTRW Samarinda 2022 - 2042, di mana disebut bahwa tak ada zonasi tambang dalam draft RTRW terbaru Kota Tepian itu.
Selengkapnya
Panitia khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim mengundang Pemprov Kaltim guna membahas perkembangan terkait 21 IUP palsu yang kini berproses di kepolisian.
Selengkapnya
DPRD Kaltim meminta perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kaltim harus bisa memberikan kontribusi lebih terhadap masyarak
Selengkapnya
General Manager (GM) PLN Unit Induk Pembangunan (IUP) Kaltim, Josua Simanungkalit bersama jajarannya melakukan kunjungan ke DPRD Kaltim beberapa waktu yang lalu.
Selengkapnya
Guna membongkar kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Gubernur Kaltim oleh 21 IUP, Pansus Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim kunjungi Kementerian ESDM RI.
Selengkapnya
Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim, terus berupaya membongkar dugaan 21 IUP palsu di Bumi Mulawarman.
Selengkapnya
Kerja-kerja panitia khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim terhambat.
Selengkapnya