Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, turut menyoroti dugaan 21 IUP diduga ilegal di Kaltim. Jatam menyayangkan tindakan pasif Pemprov Kaltim, menuntaskan persoalan tersebut, terlebih diduga adany
SelengkapnyaSengketa informasi pertama yang dikabulkan KIP adalah gugatan yang didaftarkan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur pada 17 November 2020.
SelengkapnyaJaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim melakukan gugatan keterbukaan informasi publik di Komisi Informasi Publik (KIP) pusat. Mereka meminta keterbukaan kontrak dan evaluasi Kementerian ESDM RI kepa
SelengkapnyaProtes keras dilayangkan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, terkait adanya rencana menjadikan pelabuhan umum Loktuan di Bontang, dijadikan kegiatan bongkar muat batu bara.
SelengkapnyaMeskipun pandemi melanda Indonesia nyaris sepanjang tahun 2020 hingga memasuki 2021, praktik kebijakan, kriminalisasi, perampasan ruang hidup hingga kekerasan disebut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
SelengkapnyaJaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur merilis catatan dan proyeksi mutasi kejahatan tambang tahun 2021.
Selengkapnya