Kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Kaltim disorot DPRD.
SelengkapnyaSupaya program pembangunan terus berjalan, tahapan pelaksanaan APBD Perubahan 2022 Provinsi Kaltim diharapkan tidak mengalami kendala apapun. Begitu pula dengan munculnya Peraturan Gubernur (Pergub) b
SelengkapnyaPemprov Kaltim tidak membayarkan 100 persen, bantuan keuangan provinsi tahun 2021 ke Balikpapan. Diketahui, Kota Minyak pada 2021 lalu mendapat jatah Rp128,9 miliar dalam pagu anggaran bankeu provinsi
SelengkapnyaBeberapa waktu terakhir, penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan PKP2B di Kaltim, menuai sorotan.
SelengkapnyaSeluruh fraksi di DPRD Kaltim mendesak agar Pemprov Kaltim membatalkan dan mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim, Nomor 49 Tahun 2020.
SelengkapnyaDPRD Kaltim menyayangkan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 39, Tahun 2021. Dalam Pergub itu diketahui, Pemprov Kaltim mengubah beberapan nomenklatur anggaran di APBD murni 2021, penganti tid
Selengkapnya Pemprov Kaltim resmi menutup pembahasan APBD perubahan 2021. Hal itu ditegaskan Muhammad Sabani, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim.
SelengkapnyaPergub 49 Tahun 2020 mendapat penentangan dari DPRD Kaltim. Tak hanya di provinsi, suara tak setuju juga datang dari wakil rakyat kota Samarinda.
Selengkapnya