Provinsi Kaltim berhasil meraih peringkat keempat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2022 secara nasional.
Selengkapnya'Ada Apa Dengan Proporsional Tertutup' menjadi tema diskusi yang dipilih Bawaslu Kaltim saat digelar di Kedai Setiap Hari Kopi jalan Juanda, Samarinda, Rabu (18/1) malam.
SelengkapnyaGuna memecah kebuntuan konflik berkepanjangan antara masyarakat dan industri ekstraktif pertambangan, Kelompok Kerja 30 (Pokja) 30 Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya menggelar diskusi media untuk memb
SelengkapnyaPernyataan Muhammad Syafranuddin, Kepala Biro Adpim Setprov Kaltim, juga sebagai Juru Bicara Pemprov Kaltim, menuai respon berbagai pihak.
SelengkapnyaAktivis dan Mahasiswa Kalimantan Timur yang terdiri dari JATAM Kaltim, WALHI Kaltim, FH Pokja 30 Kaltim, FNKSDA, dan Mahasiswa/i Papua melakukan aksi merespon korban lubang bekas tambang yang tidak me
SelengkapnyaKonflik Tenutorial masyarakat adat dengan perusahaan sawit di Kutai Timur kembali mengemuka. Seperti diketahui perseteruan yang melibatkan masyarakat adat Dayak Modang Long Wai, Desa Long Bentuq, Keca
SelengkapnyaMemasuki penghujung tahun 2020 Forum Himpunan Pokja 30 merilis catatan terkait arus anggaran APBD Kalimantan Timur.
SelengkapnyaKoordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Kerja 30, Buyung Marajo mengkritik Pemprov dan DPRD Provinsi Kaltim terkait usulan proyek Multiyears Contract flyover di Balikpapan dan pembangunan gedu
Selengkapnya