Isran Noor Tegaskan Tak Akan Hapus Honorer, Kaltim Punya 10 Ribu Pegawai Honor, Gaji Dibebankan ke APBD

Per 2023 mendatang, pemerintah pusat akan menghapus tenaga kerja honorer di pemerintahan, termasuk pemprov dan pemerintah kabupaten/kota.

Kaltim Masih Antre Evaluasi RAPBD 2022, Perkiraan Rekomendasi Perbaikan dari Kemendagri Diterima 24 Desember

Sejak disetujui 30 November 2021 lalu, dokumen rancangan APBD (RAPBD) Kaltim 2022, selanjutnya diserahkan ke Kemendagri RI, untuk dievaluasi.

Pokir Dewan Wajib Dilengkapi Dokumen Perencanaan, Jika Belum Lengkap Usulan Pokok Pikiran Tidak Diproses

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kaltim dan Dinas PUPR Kaltim, Rabu (17/11/2021) kemarin, Komisi III menyampaikan keluhan terkait syarat dokumen pengusulan pokok pikiran (pokir) anggo

BPKAD Kaltim Gencarkan Monitoring ke Penyerapan Anggaran Daerah

Imbas Covid-19, APBD Kaltim Terjun ke Rp 9,2 Triliun, BPKAD Perketat Pengelolaan Keuangan

Aset Tanah Pemprov Disorot BPK RI, BPKAD Kaltim Terus Berprogres Menyelesaikan Sertifikat Aset Tanah Milik Daerah

Menanggapi hal ini, Sa'duddin, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim menjelaskan, masih ada 400 lahan aset yang dimiliki Pemprov Kaltim, baru 181 yang bersertifikat.