DPRD Kaltim mendorong pengusaha tambang batu bara untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan semua persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah, misalnya seperti reklamasi.
Selengkapnyaasus galian tambang batu bara ilegal kembali diungkap Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) belum lama ini.
SelengkapnyaSidang banding oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) atas putusan KIP di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan diputus pada tanggal 5 dan 6 Juli 2022, setelah melalui 6 kali
SelengkapnyaTotal 180 Izin Usaha Tambang (IUP) resmi dicabut oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
SelengkapnyaRatusan pekerja tambang batu bara PT Batuah Energi Prima (BEP) menunggu kepastian jawaban dari Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) di depan Mapolresta Kukar.
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan meminta kepala daerah harus mengawasi aktivitas tambang batu bara yang ada di Kota Balikpapan.
SelengkapnyaAktivitas tambang batubara ilegal di wilayah Km 25 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara beberapa waktu lalu, terus menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.
Selengkapnya