DIKSI.CO, SAMARINDA - Beredar kabar bahwa dana pokok pikiran (Pokir) legislatif di tahun anggaran 2026 mendatang akan dihilangkan.
Kabar tersebut langsung ditepis oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel.
Ia menegaskan bahwa kabar itu tidak benar atau hoaks.
"Oh enggak benar itu dinda. Tidak benar. Kemarin itu ada yang kirim kita berita itu. Saya sudah bilang juga itu tidak benar," tegas Ekti, Rabu (7/5/2025).
Lebih lanjut dijelaskannya, kalau bantahan itu dilakukan karena mengingat waktu tahapan penyusunan anggaran yang masih terbilang jauh dari waktu saat ini.
"Terkait itu, pertama yang ingin saya sampaikan, kita dari legislatif belum ada ketemu dengan teman-teman eksekutif untuk membahas itu," jelas Ekti.
Dirincikannya, kalau terkait keputusan pasti anggaran pokir legislatif di APBD 2026 baru bisa diketahui pada November 2025.
Karena di waktu itu baru dilakukannya pengesahan anggaran 2026 sesuai aturan dan keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Karena poinnya itu di awal, kita kemarin baru Renwal RPJMD. Pertama itu dulu yang kita kawal dan kita sepakat dengan Gubernur dan mereka akan meneruskan ke Kementerian Dalam Negeri. Dan nanti akan berproses setelah kembali ke kita lagi, dijadikan pansus RPJMD," kata Ekti.
"Yang kedua, kita baru hari Senin kemarin Musrembang. Dan setelah itu, mungkin tahapannya di akhir Mei ini baru kita komunikasi," tambahnya.
Diakhir Ekti yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kaltim kembali menekankan kalau kabar dihilangkannya pokir legislatif tidaklah benar.
"Ini masih berproses. Kita juga belum membahas itu kok. Nanti juga pasti akan ketahuan. Karena kita setiap melakukan rapat Banggarkan di DPRD juga, pasti teman-teman wartawan juga akan tau nantinya," pungkasnya. (*)
