DIKSI.CO, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menghadiri paparan rencana penanggulangan banjir yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR di Ruang Harutala Bapperida.
Kegiatan itu berlangsung di Ruang Harutala Bapperida, Jalan Dahlia, Samarinda, Selasa (10/6/2025).
Dalam kesempatan itu, Andi Harun menegaskan bahwa penanganan banjir di Samarinda harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, tidak hanya dari aspek teknis tetapi juga sosial.
Disampaikannya, Pemkot Samarinda saat ini tengah mengkaji mendalam program pengendalian banjir untuk tahun 2025–2026.
“Penanganan banjir ini tidak bisa hanya dari hilir, tapi juga harus memperhatikan kondisi di hulu,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat dalam pengelolaan sungai, pembangunan turap, serta tanggul baik natural maupun beton.
Beberapa wilayah rawan banjir yang menjadi fokus adalah Lumpake, Damanhuri, dan kawasan sekitar flyover Samarinda Ulu.
Penanganan dilakukan berbasis data sains, seperti curah hujan dan sedimentasi.
Untuk membangun 10 pompa air, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 836 miliar, sementara pembangunan tanggul tanah dan beton diperkirakan mencapai Rp 900 miliar.
Pemerintah kota berharap dukungan dana dari provinsi dan pusat.
Andi Harun juga menekankan perlunya pendekatan sosial dalam program penanggulangan banjir, mengingat banyak permukiman berdiri di atas badan sungai.
Para lurah dan camat diminta aktif berkomunikasi dengan warga.
Aktivitas tambang di wilayah hulu juga menjadi perhatian serius karena menyebabkan pengupasan lahan yang berkontribusi terhadap banjir. Ia mendorong pengawasan ketat oleh pemerintah provinsi.
“Tanpa koordinasi yang baik, upaya kita akan kurang efektif,” pungkasnya. (adv)
