DIKSI.CO, SAMARINDA - Komisi III DPRD Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pada Kamis (15/5/2025).
Disampaikan Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, bahwa rapat tersebut dengan agenda meminta penjelasan kepada Dinas PUPR terkait progres pengendalian banjir di Samarinda.
Kendati demikian, Komisi III juga memberikan sejumlah catatan untuk ditindaklanjuti.
Diantaranya, terkait infrastruktur drainase yang masih belum mampu mengakomodasi debit air hujan dalam volume ekstrem.
Deni juga menyoroti pembukaan lahan yang dilakukan secara masif, tanpa pengawasan intensif yang dinilai turut memperburuk situasi hidrologis kota.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara DPRD dan Pemkot Samarinda agar seluruh elemen dalam pengendalian banjir baik teknis maupun kebijakan dapat berjalan secara komprehensif.
“Kami juga ingin tahu titik-titik yang menjadi fokus penanganan, supaya bisa mendukung secara anggaran,” ucapnya.
Selain itu, Deni mempertanyakan pengawasan terhadap pembangunan perumahan baru yang dinilai belum disertai dengan fasilitas kolam retensi yang memadai.
"Ini menjadi catatan penting kami, banyak pengembang perumahan yang tidak membangun kolam retensi sesuai kebutuhan," ungkapnya.
Terakhir, Deni beri atensi terhadap kejadian longsor di area sisi masuk Terowongan Samarinda yang terjadi belum lama ini.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait insiden tersebut.
Hasilnya, diketahui bahwa potensi longsor tersebut sebenarnya telah terdeteksi sejak awal 2025 berdasarkan data alat pemantau yang digunakan oleh pihak kontraktor.
Ia pun meminta agar insiden longsor ini segera dituntaskan dan berharap tidak akan terulang lagi.
Deni mengatakan, meskipun bagian dalam terowongan belum dibuka untuk umum, namun peristiwa di bagian luar sudah memicu kekhawatiran publik.
“Berdasarkan alat yang digunakan, mereka prediksi terjadi dalam 4 bulan ke depan, tapi ternyata ini sudah terjadi. Masyarakat harus diyakinkan bahwa ini (terowongan) aman," pungkasnya. (adv)
