DIKSI.CO - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik ketidakhadiran kepala negara Indonesia di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama bertahun-tahun.
Kritik tersebut disampaikan Anies dalam pidatonya saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Gerakan Rakyat di Jakarta Pusat.
Dalam pidatonya, Anies menyoroti pentingnya kehadiran kepala negara dalam pertemuan-pertemuan global, khususnya di forum PBB.
Ia menilai sikap pasif tersebut dapat merugikan posisi Indonesia sebagai salah satu negara besar di dunia.
"Bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul, selalu Menteri Luar Negeri. Kita harus selalu hadir dalam pertemuan global," ujar Anies.
Ia menganalogikan kondisi tersebut seperti warga kampung dengan rumah terbesar yang tak pernah hadir di rapat RT.
"Ukuran rumahnya nomor empat terbesar, tapi rapat kampung tidak pernah datang. Hanya bayar iuran jalan terus. Kalau kita tidak aktif, maka kita kehilangan posisi strategis kita di dunia," tambahnya.
Projo Balas Kritik Anies
Pernyataan Anies ini langsung mendapat respons dari Wakil Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), Freddy Damanik.
Ia meminta Anies untuk memeriksa data sebelum melontarkan pernyataan publik yang bisa menyesatkan.
"Jangan asal sebut. Cek data dulu sebelum berpidato. Kalau yang dimaksud Presiden Jokowi, itu tidak benar. Pak Jokowi sangat aktif di forum-forum internasional," ujar Damanik, Minggu (13/7) dikutip dari detikJakarta.
Meski Damanik mengaku tidak mengingat pasti soal kehadiran Presiden Jokowi di Sidang Umum PBB, ia menekankan bahwa Presiden ke-7 RI itu sangat aktif di berbagai forum internasional lain seperti KTT ASEAN, G20, G7, APEC, hingga OKI.
"Pak Jokowi juga hadir dalam World Climate Action Summit, COP, Asia Zero Emission Community. Bahkan beliau menjadi co-host dalam COVAX AMC, program vaksinasi global untuk negara-negara berpendapatan menengah ke bawah," jelas Damanik.
Ia juga menyebut Presiden Jokowi aktif dalam hubungan bilateral dengan hampir seluruh pemimpin besar dunia, termasuk dalam upaya mediasi konflik Rusia-Ukraina. (*)
