DIKSI.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda meluncurkan program strategis cetak mandiri buku Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), yang diproyeksikan menghemat anggaran pendidikan hingga Rp70 miliar.
Program ini resmi diluncurkan Wali Kota Samarinda Andi Harun pada Senin (14/7/2025) di SD Negeri 017, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran.
Program ini mencakup pembagian buku LKPD gratis, bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa PAUD, SD, SMP, serta peserta Pendidikan Non Formal (PNF).
Dalam sambutannya, Andi Harun menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret Pemkot melawan praktik komersialisasi pendidikan.
“Hari ini kami ingin menyampaikan pesan jelas, kita lawan komersialisasi pendidikan dengan tindakan nyata, bukan hanya wacana,” tegas Andi Harun.
Pemkot Samarinda sebelumnya mengkaji pengadaan buku dari penerbit yang membutuhkan anggaran sekitar Rp82 miliar.
Namun, dengan melibatkan guru-guru dalam penyusunan buku LKPD, biaya bisa ditekan menjadi hanya Rp16 miliar.
“Guru-guru kita punya kapasitas menyusun materi ajar. Mereka tahu betul kebutuhan siswa. Ini bentuk efisiensi sekaligus pemberdayaan tenaga pendidik,” ungkapnya.
Selain buku, bantuan berupa seragam dan perlengkapan sekolah juga disalurkan kepada keluarga kurang mampu.
Namun, Andi Harun menegaskan bahwa program ini tidak bertujuan menciptakan ketergantungan, melainkan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama.
“Bantuan ini tidak diberikan sembarangan. Kami ingin program ini menjadi penguatan, bukan sekadar karitatif,” tambahnya.
Ia juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh sekolah di Samarinda untuk menghentikan praktik jual beli buku dalam bentuk apapun.
“Mulai hari ini, tidak boleh lagi ada penjualan buku di sekolah. Pengadaan boleh, tapi bukan berarti harus membeli dari luar. Kita sudah buktikan bisa cetak sendiri, lebih murah dan mutunya tetap baik,” pungkasnya.
Program ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan dan dinilai sebagai terobosan yang tidak hanya menyelamatkan anggaran, tetapi juga memperkuat kemandirian sistem pendidikan di daerah. (*)
