DIKSI.CO - Komisi I DPR RI yang diam-diam menggelar rapat membahas Revisi Undang-undang nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di sebuah hotel di Jakarta Pusat disorot sejumlah pihak, tak terkecuali koalisi masyarakat sipil.
Koalisi masyarakat sipil meminta agar rapat pembahasan RUU TNI tersebut dihentikan.
Hal itu mereka sampaikan saat mendatangi lokasi rapat panja revisi RUU TNI di ruang Ruby 1 dan 2 Fairmont Hotel, Sabtu (15/3/2025).
"Hentikan pembahasan dwifungsi RUU TNI, hentikan, hentikan bapak ibu. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dwifungsi ABRI," teriak Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie.
Dalam kesempatan itu, para aktifis yang mengenakan baju hitam terlihat mendesak masuk ke dalam ruang rapat.
Namun mereka dihalang oleh dua orang staf berbaju batik.
Salah satu aktifis yakni Andrie juga sempat didorong keluar dan terjatuh.
"Woi, anda mendorong, teman-teman, bagaimana kita kemudian direpresif," katanya sambil kembali bangkit.
Andrie bersama dua aktivis lainnya meneriakkan tuntutan mereka di depan pintu yang sudah tertutup.
Mereka meminta agar pembahasan RUU TNI tersebut dihentikan.
"Kami meminta dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup," tegasnya.
Dalam tuntutannya, Koalisi Masyarakat Sipil menganggap pembahasan RUU TNI di hotel mewah ini sebagai bentuk dari rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi.
Sementara tu, Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan, secara substansi, RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia.
Selain itu, agenda revisi UU TNI justru akan melemahkan profesionalisme militer dan sangat berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI.
"Perluasan penempatan TNI aktif di jabatan sipil tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah," ungkapnya.
Sebagai informasi, rapat revisi UU TNI di Fairmont Hotel selama dua hari menjadi sorotan karena dilakukan di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah.
DPR dan Kementerian Pertahanan menggelar rapat selama dua hari di hotel bintang lima Fairmont, yang berjarak hanya dua kilometer dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. (*)
