DIKSI.CO - Teguran keras dilontarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu dan Direktur Utama PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7).
Hal ini dipicu oleh perbedaan signifikan data desa yang belum teraliri listrik antara Kementerian ESDM dan PLN.
Menurut data Kementerian ESDM, saat ini terdapat sekitar 5.600 desa yang belum mendapatkan akses listrik.
Namun, data dari PLN menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 10.000 desa.
“Ini enggak tahu, Dirjen saya enggak benar atau PLN-nya enggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini,” kata Bahlil geram dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Soroti Ketidaksinkronan Data
Bahlil menyesalkan ketidaksinkronan tersebut, apalagi Direktur Utama PLN masih dijabat oleh Darmawan Prasodjo, meski sebagian jajaran direksi baru saja dirombak pada 18 Juni 2025 lalu.
Menurutnya, data seharusnya bisa diselaraskan karena menyangkut program strategis nasional.
“Ini Direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal Dirutnya cuma satu gitu, enggak berubah-ubah. Jadi oke data ini mungkin yang up to date, sayangnya tidak dilaporkan,” jelasnya.
Meski terdapat perbedaan data, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan penyediaan listrik ke seluruh desa di Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar desa-desa yang sulit dijangkau jaringan listrik bisa dialiri melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Pak Presiden meminta agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS. Tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan,” terang Bahlil.
Terkait pembiayaan, Bahlil menyebut bahwa anggaran untuk pembangunan PLTS nantinya akan dialokasikan melalui Kementerian ESDM, bukan lagi melalui PLN seperti sebelumnya.
Ia berencana segera bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas hal tersebut.
“Nanti biayanya akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN. Itu anggaran negara dan programnya harus mengikuti desain pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden,” pungkasnya. (*)
