DIKSI.CO - Sebuah surat yang beredar di media sosial dengan kop Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, bertanggal 30 Juni 2025, menjadi viral.
Surat tersebut meminta dukungan dari lima Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Eropa dan satu Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul untuk mendampingi istri Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, dalam kunjungan ke luar negeri.
Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim, tersebut mencantumkan permintaan untuk memberikan pendampingan kepada istri Menteri UMKM, Agustina Hastarini, selama kunjungannya ke beberapa negara Eropa selama 14 hari.
Negara-negara yang disebutkan dalam surat adalah Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma, Den Haag, dan Istanbul.
Yang menarik perhatian publik bukan hanya isi surat tersebut, melainkan penggunaan kop surat lembaga negara yang seharusnya digunakan untuk urusan kementerian, namun kali ini digunakan untuk mendampingi perjalanan pribadi istri Menteri.
Hal ini menimbulkan kontroversi, mengingat kedutaan besar dan konsulat jenderal seharusnya fokus pada urusan diplomatik dan kegiatan negara, bukan urusan pribadi pejabat pemerintah.
Klarifikasi Menteri UMKM Maman Abdurrahman
Menanggapi viralnya surat tersebut, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, segera memberikan klarifikasi.
Pada Jumat, 4 Juli 2025, Maman menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan dokumen perjalanan istrinya ke Eropa.
Maman menegaskan bahwa perjalanan tersebut tidak menggunakan dana negara sama sekali.
"Saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari negara. Semua biaya, mulai dari tiket pesawat, makan, sewa kendaraan, hingga penginapan, dibayar menggunakan uang pribadi istri saya," tegas Maman saat memberikan penjelasan di gedung KPK.
Maman menambahkan, keberangkatan istrinya ke Eropa adalah untuk mendampingi putrinya yang mengikuti kompetisi internasional, yaitu International World Innovative Student Expo.
Ia menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari dirinya untuk meminta dukungan atau perlakuan khusus dari kedutaan besar atau konsulat.
"Saya tidak pernah mengeluarkan perintah atau disposisi untuk hal ini. Surat tersebut tidak ada kaitannya dengan keputusan saya. Saya tidak tahu dari mana dokumen itu bisa beredar," ujar Maman.
KPK Akan Pelajari Dokumen yang Diberikan
KPK menyatakan bahwa mereka akan mempelajari dokumen yang diserahkan oleh Maman terkait perjalanan istrinya ke Eropa.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa KPK akan mendalami dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau gratifikasi yang melibatkan keluarga pejabat.
"Tentu saja kami akan mempelajari dokumen yang telah diserahkan oleh Menteri UMKM. Kami akan memastikan bahwa tidak ada unsur penyalahgunaan fasilitas negara atau konflik kepentingan dalam hal ini," kata Budi.
Dia juga mengingatkan kepada seluruh pejabat publik untuk berhati-hati dengan potensi penerimaan gratifikasi atau konflik kepentingan yang tidak hanya dalam bentuk barang atau uang, tetapi juga bisa berupa fasilitas atau perlakuan istimewa. (*)
.jpeg)