DIKSI.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus menunjukkan komitmen kuat dalam melakukan transformasi digital dengan menjadikan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai fondasi utama reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Hal ini ditegaskan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam acara Paparan Progres Transformasi Digital Kota Samarinda & Workshop Artificial Intelligence yang digelar di Hotel Mercure, Jalan Mulawarman, Senin (10/6/2025).
Dalam pidatonya, Andi Harun menyatakan optimisme bahwa pemanfaatan AI akan menjadikan Samarinda sebagai salah satu kota pertama di Indonesia yang menjalankan sistem pemerintahan berbasis kecerdasan buatan.
“Kita sedang mempersiapkan infrastruktur AI dalam tata kelola pemerintahan. Kalau ini final diimplementasikan, kami optimis Samarinda akan jadi yang pertama di Indonesia,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, penggunaan AI bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan kebutuhan mutlak dalam menghadapi tantangan zaman.
Ia menyoroti lemahnya validasi data dalam penyusunan program pemerintah yang kerap menyebabkan anggaran belanja daerah (APBD) tidak tepat sasaran.
“Selama ini program seringkali disusun berdasarkan tumpukan kertas tanpa validasi kuat. Akibatnya, APBD menjadi boros. AI memungkinkan kita melihat langsung kinerja tiap perangkat daerah secara transparan — mana yang efektif, mana yang perlu evaluasi,” tegasnya.
Andi Harun menekankan bahwa AI bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan alat bantu agar manusia bisa berpikir dan bekerja lebih cerdas.
Ia juga mendorong setiap kepala dinas untuk mulai belajar dan menguasai teknologi ini.
“AI bukan lebih pintar dari kita. Justru AI membutuhkan kita agar bisa bermanfaat. Artinya, manusianya yang harus ‘super’. Kita yang harus belajar, upgrade diri,” lanjutnya.
Sebagai langkah awal, Pemkot Samarinda akan menyiapkan operator AI di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memastikan sistem AI “samarinda.ai” mampu mengolah berbagai jenis data strategis seperti laporan warga via 112, data stunting, kemiskinan, hingga kepegawaian.
Dalam kesempatan yang sama, ahli teknologi informasi nasional, Ainun Najib, turut hadir sebagai pembicara workshop.
Ia mengapresiasi langkah Samarinda dan mengungkap bahwa roadmap AI yang disusun mengadopsi model digital governance dari Estonia dan Singapura.
Ainun juga menegaskan pentingnya variasi data sebagai kunci efektivitas AI.
“Banyak yang salah kaprah soal big data. Padahal, yang lebih dibutuhkan AI adalah variasi data yang memberikan konteks lengkap untuk pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa AI dapat langsung memberikan rekomendasi kebijakan kepada wali kota berdasarkan data real-time dari berbagai sektor, termasuk ekonomi, inflasi, dan indikator sosial lainnya.
Meski awalnya sistem AI Samarinda diproyeksikan rampung pada tahun 2030, Andi Harun mendorong percepatan peluncuran pada tahun 2028.
“Kalau dari sisi kebutuhan, SDM, dan kesiapan APBD, saya kira tidak harus tunggu 2030. Saya ingin 2028 sudah bisa launching,” ujarnya optimis.
Ainun mendukung percepatan tersebut dengan catatan bahwa penguatan sumber daya manusia dan konsistensi arah kebijakan harus dijaga.
“AI ini bisa jadi alat pemberdayaan. Siapa yang belajar dan gunakan duluan, dia akan lebih unggul,” tutupnya. (*)
