IMG-LOGO
Home Ekonomi Indonesia Lakukan Upaya Negosiasi dengan Donald Trump Soal Tarif Impor 32 Persen
ekonomi | Umum

Indonesia Lakukan Upaya Negosiasi dengan Donald Trump Soal Tarif Impor 32 Persen

oleh Alamin - 09 April 2025 14:20 WITA
IMG
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan/Foto/IG Luhut Binsar Pandjaitan

DIKSI.CO - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal untuk 60 negara mitra dagangnya dipungut tarif impor 32 persen, pada 2 April 2025 lalu.

Indonesia menjadi salah satu yang kena tarif tersebut.

Mengenai hal itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah akan segera melakukan pembicaraan resmi dalam upaya negosiasi dengan pemerintahan Donald Trump.

Negosiasi itu akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Di lain sisi, ia mengklaim pendekatan lain yang sifatnya non-formal atau tidak resmi dengan Pemerintah AS juga sudah berjalan.

Luhut yakin upaya itu bakal memberikan dampak yang baik terhadap besaran tarif impor AS untuk Indonesia.

"Kita sedang menghadapi situasi global, ingat kembali bagaimana covid dulu kita selesaikan karena kita semua kompak. Semua kompak dan mendengarkan arahan. Sekarang arahan Presiden (Prabowo) sudah jelas. Saya berharap kita semua tidak ada yang ngarang-ngarang sana-sini, kita harus patuh, taat, dan melakukan itu semua dengan sebaik-baiknya. Karena semua basisnya data, saya ulangi, basisnya data," ujar Luhut, dikutip dari cnnindonesia.

Luhut menekankan tidak perlu ada kepanikan dan kekhawatiran yang berlebih dalam menghadapi situasi ini.

Luhut juga menyebut momen ini merupakan peluang untuk melakukan refleksi.

Ia mencontohkan bagaimana di era Presiden ke-2 Suharto menerbitkan Inpres 1985 sebagai respons atas keadaan ekonomi saat itu yang perlu diselesaikan.

"Strategi negosiasi dengan Amerika Serikat dan langkah kebijakan menghadapi dampak tarif resiprokal ini juga sudah kami siapkan dan sudah kami koordinasikan dengan Kemenko Perekonomian, juga kementerian-kementerian terkait dan asosiasi," pungkasnya. (*)

Berita terkait