IMG-LOGO
Home Nasional Tinjau Prajurit TNI di Wilayah Rawan Konflik Papua, Menhan dan Menkeu Pakai Rompi Anti Peluru
nasional | Umum

Tinjau Prajurit TNI di Wilayah Rawan Konflik Papua, Menhan dan Menkeu Pakai Rompi Anti Peluru

oleh Alamin - 08 Juni 2025 15:52 WITA
IMG
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kiri) saat melakukan kunjungan kerja ke Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan/ist

DIKSI.CO - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Jumat (6/6/2025).


Keduanya tampak mengenakan rompi anti peluru mengingat wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu daerah rawan konflik di Indonesia.


Kedua menteri tiba melalui Bandara Timika, Papua Tengah, sebelum melanjutkan penerbangan ke Bandara Kenyam.


Setibanya di lokasi, rombongan langsung menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku untuk meninjau kondisi para prajurit TNI yang bertugas di garis depan.


Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, kunjungan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pertahanan negara dan keuangan negara dalam mewujudkan keamanan serta stabilitas nasional.


“Kunjungan ini agar Kementerian Keuangan juga mengetahui langsung kendala yang dihadapi oleh prajurit TNI dalam penugasan di daerah konflik seperti Papua,” ujar Frega dikutip dari detikcom.


Ia menambahkan, kunjungan ke Nduga merupakan yang pertama kali dilakukan Sri Mulyani sebagai Menkeu ke wilayah yang dikategorikan berisiko tinggi.


Selain menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas penggunaan anggaran pertahanan, kunjungan ini juga menjadi simbol kuatnya sinergi antara dua kementerian strategis dalam menghadapi tantangan keamanan nasional.


“Pertahanan negara membutuhkan dukungan dari keuangan negara untuk mewujudkannya.


Sebaliknya, stabilitas pertahanan akan memperkuat perekonomian nasional,” jelas Frega.


Kunjungan ini menegaskan bahwa pembangunan keamanan di daerah konflik seperti Papua tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertahanan, tetapi juga harus didukung penuh dari sisi pendanaan dan kebijakan fiskal. (*)

Berita terkait