DIKSI.CO, SAMARINDA - Nama Samarinda kembali menggaung di panggung internasional.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjadi salah satu pembicara dalam forum bergengsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertajuk “Tata Kelola dan Pembiayaan Multilevel: Bagaimana VLR dan VSR Membingkai Ulang Desentralisasi dan Implementasi Kolektif SDGs” yang diselenggarakan secara daring, Kamis (10/7/2025).
Forum ini mempertemukan para pemimpin kota, akademisi, dan pakar pembangunan dari berbagai negara untuk mendiskusikan peran strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.
Samarinda menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang tampil aktif dalam sesi diskusi internasional tersebut.
Dalam sesi pertama yang dimoderatori oleh Fernando Ortiz Moya dari Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Andi Harun hadir sebagai narasumber bersama Oliver Peters (Jerman) dan Mara Cossu (Italia).
Andi Harun memaparkan lima misi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Samarinda menuju 2030, yakni:
1. Tanpa Kemiskinan melalui program Probebaya, yang melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Kesehatan dan Kesejahteraan, lewat penguatan layanan primer dan program Dokter Keliling untuk kelompok rentan.
3. Kota dan Komunitas Berkelanjutan, dengan target 100-0-100: 100% akses sanitasi layak, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses air minum aman.
4. Aksi Iklim, melalui Rencana Aksi Iklim Lokal, pengendalian emisi kendaraan, ruang terbuka hijau, dan taman bermain di setiap kecamatan.
5. Kemitraan Global, yang dijalankan bersama UCLG ASPAC, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra internasional.
Dalam kesempatan itu, Andi Harun juga mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai target tersebut, seperti keterbatasan anggaran, kesenjangan kapasitas, urbanisasi yang cepat, dan degradasi lingkungan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda mengandalkan empat pilar strategis, yakni kemitraan, partisipasi masyarakat, inovasi, dan tata kelola daerah yang kuat.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi multi-pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix.
“Kami meningkatkan sistem data lokal dengan dukungan Badan Pusat Statistik dan universitas, serta mengakses pendanaan iklim seperti Dana Adaptasi untuk infrastruktur ketahanan publik,” jelasnya.
Salah satu pencapaian penting yang disampaikan Andi Harun adalah bahwa Samarinda termasuk sedikit kota di dunia yang telah menyusun dan melaporkan Voluntary Local Review (VLR) secara mandiri.
“Ini bentuk komitmen dan keseriusan kami dalam melaporkan capaian pembangunan kepada dunia,” tegasnya.
Andi Harun juga dalam paparannya, membeberkan arah pembangunan Samarinda ke depan, yang difokuskan pada transformasi digital dan reformasi birokrasi di tingkat akar rumput.
“Pemkot Samarinda tengah mendorong digitalisasi pelayanan publik mulai dari kelurahan dan kecamatan. Kami ingin menyederhanakan regulasi dan mempercepat layanan agar lebih transparan dan responsif,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan di era modern.
“Pemerintah harus hadir bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara digital. Ini adalah tuntutan zaman, dan kami menjawabnya dengan semangat perubahan,” pungkasnya. (*)